BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

               Istilah wawasan berasal dari kata “wawas” yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata “mawas” yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat. Kata wawasan berarti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap inderawi, sedangkan istilah nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau indonesia yang terletak di antara samudera pasifik dan samudera Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia.

               Wawasan nusantara sebagai geopolitik dan landasan visional bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan ideologi pancasila. Wawasan nusantara mengarahkan visi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam berbagai bidang kehidupan nasional seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

1.2  Tujuan

            Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kami berharap makalah ini dapat berguna bagi pembaca dan diri kami sendiri. Dalam rangkamenerapkan Wawasan Nusantara, kita sebaiknya terlebih dahulu mengerti danmemahami pengertian, hakikat, kedudukan, serta fungsi dari Wawasan Nusantaradalam kehidupan nasional yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya,dan pertahanan keamanan harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindakyang senantiasa mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia di atas kepentingan pribadi dan atau golongan

1.3  Rumusan Masalah

Apa saja landasan wawasan nusantara?

Unsur apa saja yang mendasari wawasan nusantara?

Apa yang dimaksud dengan Hakekat wawasan nusantara?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    LANDASAN WAWASAN NUSANTARA

Implementasi Wawasan Nusantara

1. Wawasan nusantara sebagai falsafah pancasila

Falsafah pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang.

Konsep wawasan nusantara berpangkal pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang terjabakan pada sila-sila berikutnya.

Wawasan nusantara sebagai aktualisasi falsafah pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi pengelolaan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa.

2. Wawasan nusantara dalam pembangunan nasional

a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik

b. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi

c. Perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya

d. Perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan

Penerapan wawasan nusantara :

1. Diterimanya konsepsi nusantara di forum internasional
2. Mengoptimalkan pengelolaan SDA
3. Adanya kerjasama atau hubungan multilateral dengan negara lain
4. Adanya pembangunan dibidang komunikasi dan transportasi
5. Adanya kemajemukan atau keragaman dalam satu bhineka tunggal ika
6. Penerapan dibidang pertahanan dan keamanan.

Hubungan wawasan nusantara dengan rasa cinta tanah air atau nasionalisme :

         Nasionalisme adalah rasa kecintaan atau kesetiaan kepada tanah air atau negara. Faham kebangsaan ini pada mulanya berkembang di eropa barat dan menjalar ke indonesia melalui kaum pelajar kita, baik yang belajar di luar negeri maupun di tanah air, pada waktu kita masih di bawah penjajahan belanda.

          Nasionalisme yang berkembang di indonesia berbeda dengan nasionalisme yang berkembang dua abad lalu di eropa. nasionalisme di Indonesia dan nasionalisme di asia pada umumnya adalah nasionalisme yang timbul sebagai reaksi terhadap penjajahan kolonial.

         Pada masa pergerakan nasional kita telah mengenal beberapa kelompok organisasi sosial maupun politik yang masing-masing bertujuan untuk tujuan yang sama yaitu melepaskan diri dari kolonialisme belanda. Meskipun cara yang ditempuh berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kecintaan pada bangsa dan tanah air merupakan fokus utama.

         Nasionalisme dan tanah air merupakan satu kesatuan yang tak dapat di pisahkan. Memandang semuanya sebagai “Ibu Indonesia”yang memberikan seluruh isi alamnya buat hidup kita semua. Nasionalisme merupakan kekuatan bagi bangsa-bangsa yang terjajah yang kelak membuka masa gemilang bagi bangsa tersebut.

         Nasionalisme merupakan kehidupan nasionalisme yang statis, karena di tekan oleh kolonialisme berubah menjadi nasionalisme yang dinamis. Kecintaan kepada bangsa merupakan alat yang utama bagi perjuangan.

         Nasionalisme adalah peri kemanusiaan. Yang artinya nasionalisme akan hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain, hidup dengan akur dalam internasionalisme. Dari ucapan di atas nampak bahwa tidak akan berkembang nasionalisme yang bersifat segala-galanya atau agresif yaitu merasa bangsanya yang paling tinggi derajatnya dan akan menyerang bangsa-bangsa lain. Melainkan nasionalisme yang dapat hidup akur berdampingan dengan bangsa-bangsa lain dan menjunjung tinggi perdamaian dunia.

Hubungan wawasan nusantara dengan ketahanan nasional :

         Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasionaldiperlukan suatu landasan dan pedoman konsepsiwawasan nasional. Wawasan nasional menumbuhkan dorongan dan rangsangan untukmewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional.

         Upaya pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan cara pembangunan nasional yang juga harus berpedoman pada wawasan nasional. Dalam proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional selalu akan menghadapi berbagai kendala dan ancaman.  

         Untuk mengatasi perlu dibangun suatu kondisi kehidupan nasional yang disebut ketahanan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional akan meningkatkan kondisi dinamik kehidupan nasional dalam wujud ketahana nasional yang tangguh. Sebaliknya ketahana nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional yang semakin baik

B. UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA

Unsur-unsur yang berkaitan atas terbentuknya Wawasan Nusantara sebagai berikut:
1.    Wadah (Contour)

              Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik.

2.    Isi (Content)

             Isi (content) adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam ke-bhineka-an dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, social, dan budaya serta hankam. Isi menyangkut dua hal, pertama realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan, kedua persatuan dan kesatuan dalam ke-bhineka-an yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

3.    Tata laku (conduct)

Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan nusantara yang terdiri dari :

•    Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.
•    Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tidakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.

                Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

C. HAKEKAT WAWASAN NUSANTARA

              Hakekat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara/nasional, dalam pengertian adalah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga Negara dan aparat Negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk-produk yang di hasilkan oleh lembaga Negara. Demikian juga produk yang dihasilkan Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan orang per orang.

BAB III

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan Secara umum Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara/nasional, dalam pengertiannya yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional.

Tujuan dari wawasan nusantara tersebut yaitu mewujudkan nasioanalisme yang tinggi disegala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasioanal dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah (kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah tetap dihargai selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

http://kaltim.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=289&ContentTypeId=0x01003DCABABC04B7084595DA364423DE7897

BUKU TEKS MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA UNIVERSITAS GUNADARMA

http://tonyahmad007.wordpress.com/2013/04/07/wawasan-nusantara-landasanunsur-unsur-dan-hakekat-wawasan-nusantara/

http://alfisatrianti.wordpress.com/2013/04/09/wawasan-nusantara-1-landasan-wawasan-nusantara-2-unsur-dasar-wawasan-nusantara-3-hakekat-wawasan-nusantara/

ttp://cmarthathersiana.blogspot.com/2013/04/landasan-wawasan-nusantara.html

10 hal yang membatalkan perjanjian dan draft perjanjian

Hapusnya perjanjian menurut Pasal 1381 KUH Perdata ada beberapa cara, yaitu:

1. Karena pembayaran (betaling)

Pengertian pembayaran atau betaling dalam hal ini harus dipahami secara luas. Tidak boleh diartikan dalam ruang lingkup yang sempit, seperti yang selalu diartikan hanya terbatas pada masalah yang berkaitan dengan pelunasan hutang semata-mata. Mengartikan pembayaran hanya terbatas pada “pelunasan hutang” semata-mata tidaklah selamanya benar. Karena ditinjau dari segi yuridis teknis, tidak selamanya harus berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu, bisa saja dengan pemenuhan jasa atau pembayaran dengan bentuk tak terwujud atau yang immaterial. Pembayaran prestasi dapat dilakukan dengan “melakukan sesuatu” (te doen). Misalkan tukang cukur yang telah melakukan suatu perbuatan jasa dapat saja disebut telah membayar prestasi dengan jasa. Guru privat yang telah memberi pelajaran, termasuk dalam arti “pembayaran”.

Berakhirnya kontrak karena pembayaran dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1382 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1403 KUH Perdata. Ada dua pengertian pembayaran, yaitu pengertian secara sempit dan yuridis teknis. Pengertian pembayaran dalam arti sempit, adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayan seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Namun, pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk jasa, seperti jasa dokter bedah, tukang cukur, atau guru privat.

Orang yang dapat melakukan pembayaran utang, adalah :

a.       Debitur yang berkepentingan langsung

b.      Penjamin atau borgtocher

c.       Orang ketiga yang bertindak atas nama debitur.

Orang yang berhak menerima pembayaran, yaitu :

a.       Kreditur

b.      Orang yang menerima kuasa dari kreditur

c.       Orang yang telah ditunjuk oleh hakim, dan

d.      Orang-orang yang berhak menurut undang-undang (Pasal 1385 KUH Perdata).

2. Karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan (konsignasi)

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai hal yang diperjanjikan termasuk waktu pemenuhannya, namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya perjanjian pinjam meminjam yang pembayarannya dilakukan dengan cicilan, apabila pihak yang berhutang dapat membayar semua jumlah pinjamannya sebelum jatuh tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya

Penawaran pembayaran tunai utang dilakukan saat si berpiutang menolak pembayaran dari si berutang. Penawaran yang demikian diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang.

3. Karena pembaharuan hutang (novasi, schuld verniewing)

Novasi di atur dalam Pasal 1413 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1424 KUH Perdata. Novasi (pembaharuan utang) adalah sebuah

persetujuan, di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli. Vollmar mengartikan novasi adalah suatu perjanjian karena dimana sebuah perjanjian yang akan dihapuskan, dan seketika itu juga timbul sebuah perjanjian baru

Novasi adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur, dimana perjanjian lama dan subjeknya yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek perjanjian yang baru.22

a.       Novasi objektif, adalah suatu perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur, dimana perjanjian lama dihapuskan. Hal ini berkaitan dengan objek perjanjian. Di dalam Pasal 1413 KUH Perdata, novasi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :

b.      Novasi subjektif yang pasif, yaitu perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, namun debiturnya diganti oleh debitur yang baru, sehingga debitur lama dibebaskan. Inti dari novasi subjektif yang pasif adalah penggantian debitur lama dengan debitur baru.

c.       Novasi subjektif yang aktif , yaitu penggantian kreditur, dimana kreditur lama dibebaskan dari kontrak, dan kemudian muncul kreditur baru dengan debitur lama.

Dalam Pasal 1418 KUH Perdata telah ditentukan akibat novasi. Salah satu akibat novasi adalah bahwa debitur lama yang telah dibebaskan dari kewajiban oleh kreditur tidak dapat meminta pembayaran kepada

22 Salim HS, Op.Cit, hal. 169.

debitur lama, sekalipun debitur baru jatuh pailit atau debitur baru ternyata orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

4. Karena kompensasi atau perjumpaan utang

Kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 KUH Perdata sampai Pasal 1435 KUH Perdata. Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Syarat-syarat terjadinya kompensasi:

a.       Kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang; atau

b.      Berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama; atau

c.       Kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika.

Adapun tujuan utama dari kompensasi, yaitu:

a.       Penyederhanaan pembayaran yang simpang siur antara pihak kreditur dan debitur;

b.      Dimungkinkan terjadinya pembayaran sebagian;

c.       Memberikan kepastian pembayaran dalam keadaan pailit.

Kompensai dapat terjadi dengan dua macam cara,yaitu pertama, demi hukum, dan kedua atas permintaan kedua belah pihak. Cara pertama, Kompensasi atau perjumpaan hutang demi hukum atau ipso jure compensatur adalah suatu perjumpaan utang yang terjadi tanpa adanya pemberitahuan dan permintaan dari pihak debitur dan kreditur. Cara Kedua, Kompensasi aatau perjumpaan hutang kontrakual adalah suatu

bentuk kompensasi yang terjadi atas dasar permintaan dan persetujuan antara pihak debitur dan kreditur(Pasal 1431 KUH Perdata).

5. Karena konfusi atau percampuran antara utang dan pinjaman

Percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1437 KUH Perdata. Percampuran utang adalah percampuran kedudukan sebagai orang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Percampuran utang dapat terjadi dengan dua cara, yaitu: Pertama, dengan jalan penerusan hak dengan alas hak umum; Kedua, dengan jalan penerusan hak dibawah alas hak khusus.

6. Karena pembebasan utang

Pembebasan utang diatur dalam Pasal 1438 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1443 KUH Perdata. Pembebasan utang adalah suatuy pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur dibebaskan dari perutangan. Ada 2 cara terjadinya pembebasan utang, yaitu: (1) Cuma-Cuma, dan (2) prestasi dari pihak debitur. Pembebasan hutang dengan Cuma-Cuma harus dipandang sebagai penghadiahan. Sedangkan prestasi dari pihak debitur, artinya sebuah prestasi lain, selain prestasi yang terutang. Pembebasan ini didasarkan pada perjanjian.

7. Karena pernyataan tidak sah atau terhapus

Kebatalan kontrak diatur dalam Pasal 1446 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1456 KUH Perdata. Adanya tiga penyebab timbulnya pembatalan kontrak, yaitu:

a.       Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan dibawah pengampuan;

b.      Tidak mengindahklan bentuk perjanjian yang di syaratkan undang-undang;

c.       Ada cacat kehendak

8. Karena daluarsa atau verjaring

Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh lewatnya waktu (daluarsa) perjanjian.

9. berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu KUH Perdata

10. lewatnya waktu

Sumber: https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F123456789%2F26060%2F3%2FChapter%2520II.pdf&ei=FtMjVambNoOBuwT4s4DYDw&usg=AFQjCNG6_4etZiJRQzWcfYe-CPbUgH9YJQ&sig2=TA51jf08C4hLLB82sw83EQ&bvm=bv.89947451,d.c2E

Draft Perjanjian

SURAT PERJANJIAN

No. I/SP/PT.NA/III/2013

.......................................

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Triajeng Adelle Lestari  

No. KTP : 1234 5678 9999

Jabatan : Manajer

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. NILO ABADI selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Astrid Andamsari

No. KTP : 9087 7654 3210

Jabatan : -

Dalam hal ini bertindak sebagai konstruktor yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan kesepakatan perjanjian berupa PERJANJIAN KERJA dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Jenis Pekerjaan

PIHAK PERTAMA akan memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa penggarapan konstruksi baja sebuah gudang dengan ukuran 20 m2 x 18 m2.

Pasal 2

Mekanisme

PIHAK PERTAMA akan menyediakan semua matrial yang diperlukan untuk melakukan penggarapan konstruksi baja hingga selesai.

Pasal 3

Pembayaran

PIHAK PERTAMA akan memberikan upah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

Pembayaran pertama dilakukan ketika progres pekerjaan sudah mencapai volume 30 %, dan pembayaran kedua akan dilakukan maksimal tiga hari setelah pekerjaan selesai.

Pasal 4

Ketentuan

PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan penggarapan konstruksi baja ruangan berukuran 20 m2 x 18 m2 hingga selesai.

Demikian surat perjanjian ini kami buat tanpa ada paksaaan dari pihak manapun dan atas keinginan kedua belah pihak sendiri.

Pekalongan, 16 Juli 2013

Yang membuat perjanjian,

PIHAK PERTAMA                                                            PIHAK KEDUA

PT. NILO ABADI

                      Triajeng Adelle Lestari                                                        Astrid Andamsari